Noviral - Nojustice.com//POHUWATO - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Gorontalo melontarkan kritik keras atas langkah Polda Gorontalo yang memanggil tujuh aktivis lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Pemanggilan tersebut dinilai bukan sekadar proses hukum biasa, melainkan berpotensi menjadi bentuk pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat.
Melalui Kepala Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik, Syahril Razak, DPD IMM menegaskan bahwa aktivis selama ini justru berdiri di garda depan mengawal kepentingan rakyat, khususnya dalam konflik lingkungan yang melibatkan perusahaan tambang.
“Ini bukan sekadar pemanggilan, ini alarm bagi demokrasi. Ketika aktivis dipanggil, sementara persoalan utama dibiarkan, maka publik patut bertanya: ada apa sebenarnya?” tegas Syahril.
DPD IMM Gorontalo juga menyoroti sikap perusahaan tambang yang dinilai gagal menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan konflik. Alih-alih meredam situasi, perusahaan disebut justru memperkeruh keadaan dan berpotensi memicu perlawanan masyarakat yang lebih luas.
Kritik tajam turut diarahkan kepada Polda Gorontalo yang dianggap lebih fokus pada pemanggilan aktivis dibandingkan penindakan terhadap dugaan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang berkepanjangan.
“Jangan harap situasi akan kondusif jika suara rakyat dibungkam. Demokrasi tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak,” lanjutnya.
Situasi semakin memanas setelah Ketua Cabang IMM Pohuwato ikut masuk dalam daftar pihak yang dilaporkan. Hal ini mempertegas sikap DPD IMM Gorontalo untuk tidak tinggal diam.
DPD IMM memastikan akan mengawal penuh kasus ini serta menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk konsolidasi gerakan hingga ke tingkat nasional dan aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan publik.
“Aksi akan kami jawab dengan aksi. Konsolidasi akan kami perluas. Ini bukan hanya soal Pohuwato, ini soal menjaga demokrasi,” tutup Syahril dengan nada tegas.*Red*
