Kabupaten Bima, Tolotangga-Noviralnojustice-Aliansi Masyarakat Desa Tolotangga kembali menegaskan sikap tegas terhadap Pemerintah Desa Tolotangga terkait berbagai persoalan yang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan. Aksi jilid II yang digelar pada tanggal 15 Februari lalu sampai hari ini dinilai belum menghasilkan jawaban maupun penyelesaian konkret dari pihak-pihak terkait.
Bahkan dalam audiensi yang telah dilaksanakan sebelumnya, masyarakat menilai tidak ada penjelasan yang jelas maupun komitmen penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah desa. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan kecurigaan di tengah masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran desa.
Aliansi Masyarakat Desa Tolotangga juga mengecam segala upaya yang mencoba melegitimasi persoalan yang saat ini sedang dipersoalkan oleh masyarakat. Praktik politik fragmentasi yang diduga dimainkan oleh pihak pemerintah desa dinilai hanya berupaya memecah perhatian publik dan mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya.
Padahal, berdasarkan data yang dihimpun dari hasil investigasi dan kajian bersama masyarakat, berbagai dugaan penyimpangan sudah cukup terang dan tidak lagi dapat ditutupi. Namun hingga kini, tuntutan masyarakat yang disuarakan dalam aksi jilid II belum juga direspons secara serius oleh Pemerintah Desa Tolotangga.
Adapun beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Desa Tolotangga adalah sebagai berikut:
1. Transparansi Laporan Keuangan Desa
Aliansi menuntut agar Pemerintah Desa Tolotangga segera memberikan salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Berdasarkan salinan RPJM Desayang dimiliki oleh masyarakat, terdapat dugaan penyimpangan anggaran mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD) hingga Dana Desa (DDS). Oleh karena itu, masyarakat meminta agar seluruh program yang telah dianggarkan diuji secara terbuka melalui verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan.
2. Dugaan Ketidaksesuaian Beberapa Pos Anggaran Desa
Sejumlah anggaran yang menjadi sorotan masyarakat di antaranya:
- Anggaran Tidak Terduga sebesar Rp12.000.000
- Pengadaan buku bagi anak-anak honorer sebesar Rp6.000.000
- Penyelenggaraan Posyandu bagi ibu hamil sebesar Rp14.900.000
- Program penguatan ketahanan pangan desa serta kesiapsiagaan menghadapi bencana sebesar Rp34.589.240
Aliansi meminta agar seluruh penggunaan anggaran tersebut dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan untuk memastikan apakah program-program tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.
3. Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran BUMDes
Aliansi juga menyoroti persoalan BUMDes yang hingga saat ini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Tolotangga. Oleh karena itu, masyarakat mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran BUMDes segera dipanggil, dimintai pertanggungjawaban, dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang diperoleh masyarakat, terdapat dugaan sekitar enam orang yang menerima aliran anggaran BUMDes, dan identitas penerima anggaran tersebut telah diketahui. Jika pihak-pihak tersebut tidak bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, masyarakat menyatakan siap menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan ini kepada pihak berwenang.
Program BUMDes pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa serta memberikan akses permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan agar tidak terjebak dalam pinjaman dari lembaga keuangan lain yang memberatkan. Namun hingga saat ini, masyarakat menilai pengelolaan BUMDes belum memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Kata Rifaldi
Selain itu, masyarakat juga menyoroti bahwa dana yang dipinjam melalui program BUMDes sejak tahun 2019 hingga tahun 2026 diduga belum dikembalikan oleh sejumlah oknum yang terlibat.
Aliansi Masyarakat Desa Tolotangga menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah desa segera memberikan klarifikasi yang transparan dan bertanggung jawab.
“Kami menegaskan agar tuntutan yang kami suarakan ini tidak dianggap sebagai lelucon. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran desa yang selama ini dijalankan,” tegas Maulana Rifaldi selaku Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Desa Tolotangga.
