JAKARTA – Eskalasi perlawanan masyarakat Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, resmi bergeser ke Ibu Kota. Aliansi Pemuda Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa dengan memfokuskan seluruh kekuatan massa di depan Kantor Pusat PT Merdeka Copper Gold Tbk di Jakarta. Kendati aksi dipusatkan pada satu titik krusial, massa menegaskan hal tersebut tidak mengikis sedikit pun esensi dan bobot tuntutan yang mereka perjuangkan demi menyelamatkan ruang hidup rakyat Pohuwato.
Namun, kekecewaan mendalam harus ditelan oleh massa aksi. Saat unjuk rasa memanas di depan kawasan perkantoran, tidak ada satu pun jajaran direksi maupun pimpinan berkompeten yang bersedia menemui mereka. Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, pucuk pimpinan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan dikabarkan sedang melaksanakan ibadah umroh di Mekah.
Menanggapi hal tersebut, Syahril, salah satu tokoh utama pergerakan, melayangkan kecaman keras. Ia menilai absennya direksi korporasi adalah bukti nyata bahwa pihak perusahaan terlalu menganggap remeh konflik yang membara di Bumi Panua.
"Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa pihak Merdeka Copper Gold Tbk abai dan sama sekali tidak serius mau menyelesaikan masalah yang terjadi di Kabupaten Pohuwato," tegas Syahril dengan nada geram di hadapan massa aksi.
Syahril memastikan bahwa sikap bungkam pihak korporasi tidak akan menyurutkan nyala api perjuangan mereka. "Nafas perjuangan kami masih panjang. Kami akan kembali ke parlemen jalanan Jilid II minggu depan, dan jilid-jilid selanjutnya. Kami akan terus membawa isu tuntutan yang sama sampai suara kami didengar oleh pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto, dan jajaran Kabinet Merah Putih," lanjutnya.
Massa akhirnya membubarkan diri menjelang petang dengan tertib, namun membawa komitmen penuh bahwa perlawanan akan terus disuarakan dari pusat demi keadilan bagi rakyat Pohuwato.
Empat Tuntutan Utama Aliansi Pemuda Gorontalo
Dalam aksi tersebut, Aliansi Pemuda Gorontalo membawa empat poin tuntutan krusial yang ditujukan kepada jajaran pemangku kebijakan tertinggi di Indonesia:
Desak Presiden Prabowo Hentikan Aktivitas Pani Gold Mine: Massa meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT Merdeka Copper Gold / Pani Gold Mine (PGM) di Kabupaten Pohuwato. Mereka menilai pelimpahan IUP OP 100h milik KUD Darma Tani ke pihak perusahaan cacat hukum dan tidak prosedural. Selain itu, proses ganti rugi lahan pertambangan rakyat di dalam wilayah konsesi dinilai tidak adil, sehingga memicu konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai.
Desak Menteri ESDM dan Lingkungan Hidup Tindak Tegas Perusahaan: Perusahaan dinilai telah mengkhianati kepentingan penambang tradisional, merampas ruang hidup, serta merusak fasilitas penambang (seperti talang, panjura, dan camp) secara arogan. Aliansi juga menyoroti kerusakan lingkungan parah dalam beberapa bulan terakhir yang mengakibatkan banjir lumpur hingga merusak rumah warga sekitar.
Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Gorontalo dan Stop Kriminalisasi Aktivis: Massa mendesak Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda Gorontalo karena diduga menyebarkan informasi tidak benar terkait klaim "tidak ada tindak pidana kerusakan lingkungan oleh PGM". Pernyataan tersebut dinilai bertolak belakang dengan data RTL dan RKL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo serta fakta banjir sedimentasi di lapangan. Kapolda juga dinilai melakukan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, termasuk Ketua Pemuda Muhammadiyah Pohuwato dkk, yang dipanggil untuk diperiksa (BAP) hanya karena menyuarakan aspirasi di depan gerbang perusahaan.
Tuntut Tanggung Jawab Penuh PT Merdeka Copper Gold: Massa menuntut korporasi untuk bertanggung jawab penuh atas konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat Pohuwato serta kerusakan lingkungan yang terus berkelanjutan tanpa adanya solusi konkret di lapangan. *Red*
