Noviral-Nojustice.com//Boalemo,– Lambannya penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Boalemo memicu sorotan dan desakan publik. Masyarakat meminta aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, segera mempercepat proses hukum terhadap kasus yang menyeret oknum mantan Kepala Desa Pentadu Barat serta persoalan di Pasar Dulupi.
Kasus dugaan korupsi tersebut hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi dan keseriusan penanganan perkara.
Desakan datang dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat, tokoh pemuda, hingga pemerhati kebijakan publik di Boalemo. Mereka menilai lambannya proses hukum berpotensi mencederai rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan publik terus menguat. Sorotan tidak hanya tertuju pada dugaan penyalahgunaan kewenangan di Desa Pentadu Barat, tetapi juga pada pengelolaan Pasar Dulupi yang diduga menyimpan persoalan serupa.
Masyarakat mendesak kejaksaan untuk segera:
- Mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan
- Menyampaikan perkembangan kasus secara transparan kepada publik
- Menetapkan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah
- Bertindak tegas tanpa tebang pilih
Publik menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan terbuka.
Jika penanganan terus berlarut tanpa kejelasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat semakin tergerus.
“Publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum lambat terhadap kasus-kasus tertentu,” ujar salah satu
perwakilan masyarakat.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa intervensi, serta keadilan tidak ditunda.*Anton*
