Noviralnojustice.com-MATARAM — Kasus penganiayaan terhadap wasit sepak bola yang terjadi di Lapangan Mako Brimob Bima, Nusa Tenggara Barat, memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Imperium NTB secara tegas mendesak pihak kepolisian segera menetapkan tersangka dan menuntaskan proses hukum terhadap para pelaku tanpa pandang bulu, serta menegaskan agar tidak ada pembiaran atas tindak kekerasan di arena olahraga.
Desakan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi yang dirilis di Mataram, Jumat (5/6/2026). Sebagai organisasi kepemudaan yang konsisten mengawal isu keadilan dan supremasi hukum, Imperium NTB menilai bahwa pembiaran terhadap kasus kekerasan di lapangan hijau akan menciptakan preseden buruk yang merusak tatanan dunia sepak bola di daerah ini.
Ketua DPD Imperium NTB, Muhammad Ramadhan, menegaskan bahwa posisi dan fungsi wasit sangat vital sebagai penjaga prinsip fair play atau permainan yang jujur dan sportif. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri, apalagi berupa penganiayaan fisik, merupakan pelanggaran hukum berat yang sama sekali tidak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun.
“Kami mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polres Bima Kota, untuk segera menaikkan status perkara dari sekadar terlapor menjadi tersangka. Jangan sampai ada kesan tebang pilih, lambat, atau bahkan ada pembiaran. Wasit juga manusia, memiliki harga diri, dan sama-sama dilindungi oleh hukum negara,” tegas Muhammad Ramadhan.
Menurutnya, penegakan sportivitas tidak cukup hanya mengandalkan aturan organisasi sepak bola atau PSSI semata, namun harus didukung penuh oleh penerapan hukum pidana yang berlaku di negeri ini. Jika pelaku kekerasan tidak segera diproses dan dijerat hukum, maka akan terbentuk preseden buruk di masyarakat: anggapan bahwa siapa saja bebas menghajar wasit dan kemudian bisa lolos begitu saja dari jerat hukum.
Oleh sebab itu, DPD Imperium NTB meminta agar seluruh proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan terbuka bagi publik. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut, mulai dari tahap pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, gelar perkara, hingga akhirnya penetapan status tersangka.
“Kami tidak menuntut balas dendam. Kami hanya menuntut kepastian hukum. Jika alat bukti dan keterangan saksi sudah dianggap cukup dan kuat, segera naikkan ke tahap penyidikan dan tetapkan tersangka. Itu adalah bentuk nyata perlindungan negara terhadap perangkat pertandingan yang sedang menjalankan tugas,” lanjut Ramadhan.
Lebih jauh, Imperium NTB juga mengajak seluruh klub sepak bola, kelompok suporter, hingga manajemen pelaksana pertandingan untuk aktif mengedukasi anggotanya masing-masing. Menghormati keputusan wasit adalah bagian dari kedewasaan dalam berolahraga, sementara kekerasan fisik di lapangan hanya akan merusak marwah dan reputasi sepak bola Nusa Tenggara Barat di mata publik.
Sebagai bentuk keseriusan dan dukungan terhadap keadilan, DPD Imperium NTB menyatakan kesiapannya untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Apabila aparat penegak hukum dinilai bergerak lamban atau terkesan menunda-nunda penyelesaian, organisasi ini mengancam akan menggelar aksi damai serta melakukan audiensi langsung ke Markas Polda NTB.
“Jangan tunggu sampai ada korban berikutnya yang berjatuhan. Hari ini korbannya wasit, besok bisa jadi pemain, penonton, atau petugas keamanan. Hukum harus hadir dan ditegakkan sekarang juga, sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.
Kasus penganiayaan terhadap wasit belakangan ini memang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Imperium NTB berharap Nusa Tenggara Barat tidak ikut masuk dalam daftar provinsi yang dinilai gagal melindungi keselamatan perangkat pertandingan, dan mampu menjadi contoh daerah yang menegakkan aturan serta hukum secara tegas di setiap lini olahraga.
