Foto Istimewah: Ketika Barang Bukti Tak Bergerak, Tersangka Keluar Tahanan: Ada Apa dengan Penanganan Perkara Mangrove Rohil?
ROKAN HILIR, RIAU — Satu kawasan mangrove diduga dirambah, satu unit ekskavator tertinggal di lokasi, satu perkara dikabarkan telah dinyatakan lengkap, tetapi pada akhirnya seorang tersangka justru keluar dari tahanan karena alat berat yang menjadi barang bukti belum berhasil dievakuasi.
Inilah ironi penegakan hukum yang patut dibedah secara serius!
Apakah sebuah perkara dugaan perusakan ekosistem pesisir yang telah melalui proses penyidikan harus kehilangan momentum hanya karena satu unit alat berat mengalami kerusakan?
Apakah tidak tersedia strategi pembuktian alternatif? Apakah koordinasi antara penyidik dan penuntut umum telah berjalan sebagaimana mestinya? Dan yang paling penting, siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi persoalan tersebut?
Arjuna Sitepu, Investigator Yayasan DPP KPK TIPIKOR, angkat bicara.
Menurutnya, apabila benar luas kawasan mangrove yang diduga dirambah mencapai hamparan yang signifikan, maka perkara ini tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan administratif biasa.
"Jangan sampai publik menyaksikan sebuah ironi penegakan hukum: kawasan mangrove diduga dirusak, alat berat tertinggal di lokasi, proses hukum berjalan hingga dinyatakan lengkap, tetapi tersangka justru keluar dari tahanan karena satu unit ekskavator tidak berhasil dievakuasi."
"Pertanyaan saya sederhana: sejak kapan kerusakan satu unit alat berat menjadi alasan yang menyebabkan seluruh strategi penegakan hukum kehilangan momentum? Apakah tidak ada dokumentasi, pemeriksaan ahli, pengukuran lokasi, saksi, foto, video, maupun alat bukti lain yang dapat memperkuat perkara?"
Demikian kritik investigatif Arjuna Sitepu terhadap penanganan perkara dugaan perambahan hutan mangrove di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.
KRONOLOGI YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Berdasarkan informasi yang disampaikan pelapor, Satria Oyon, tersangka bernama Saipul telah keluar dari tahanan setelah masa penahanan berakhir.
Sebelumnya, berkas perkara disebut telah dinyatakan lengkap atau P21. Namun, pada saat proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II, pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dikabarkan belum menerima pelimpahan karena satu unit ekskavator masih tertinggal di kawasan hutan.
Alat berat tersebut disebut mengalami kerusakan dan proses evakuasinya terkendala kondisi cuaca hujan.
Akibatnya, proses penyerahan tersangka dan barang bukti tidak terlaksana sampai batas waktu penahanan berakhir.
Persoalan ini harus diperiksa melalui dokumen resmi, termasuk surat pemberitahuan hasil penyidikan, petunjuk jaksa, berita acara koordinasi, surat penolakan atau penundaan tahap II, serta surat perintah dan perpanjangan penahanan.
Sebab, masyarakat berhak mengetahui apakah hambatan tersebut merupakan keadaan teknis yang tidak dapat dihindari atau justru akibat lemahnya perencanaan dan koordinasi antarlembaga.
BEDAH REGULASI: HUKUM ACARA PIDANA TIDAK BOLEH DIJALANKAN TANPA AKUNTABILITAS
Arjuna Sitepu menegaskan bahwa penanganan perkara ini harus diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
1. Pasal 99 KUHAP — Kewenangan penahanan
Ketentuan ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan penahanan sesuai tahapan pemeriksaan.
Artinya, masing-masing institusi harus bertanggung jawab terhadap penggunaan kewenangan penahanan berdasarkan hukum.
2. Pasal 102 dan Pasal 103 KUHAP — Batas waktu penahanan
Pasal 102 mengatur masa penahanan pada tahap penyidikan, sedangkan Pasal 103 mengatur masa penahanan pada tahap penuntutan.
Pasal 103 ayat (1) memberikan kewenangan penahanan oleh penuntut umum paling lama 20 hari. Ayat (2) memungkinkan perpanjangan paling lama 30 hari melalui permohonan kepada ketua pengadilan negeri.
Apabila batas waktu tersebut terlampaui, Pasal 103 ayat (3) mewajibkan penuntut umum mengeluarkan tersangka dari tahanan.
Dengan demikian, keluarnya tersangka karena habisnya masa penahanan tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum oleh jaksa. Namun, proses yang menyebabkan perkara tidak segera dilimpahkan harus tetap dievaluasi secara profesional.
3. Pasal 96 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — Alat bukti
Ketentuan ini mengakui berbagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, antara lain:
- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Petunjuk.
- Keterangan terdakwa.
- Alat bukti lain yang diakui peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, ekskavator bukan satu-satunya bentuk pembuktian yang dikenal dalam perkara lingkungan hidup.
Kerusakan alat berat semestinya mendorong pemeriksaan alternatif terhadap alat bukti lain, sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pasal 95 UU Nomor 32 Tahun 2009 — Penegakan hukum terpadu
Pasal ini membuka ruang penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penanganan perkara lingkungan hidup tidak seharusnya terjebak pada persoalan koordinasi sektoral.
JIKA ADA PENYALAHGUNAAN WEWENANG, APH HARUS DIPERIKSA!
Arjuna Sitepu juga mengingatkan bahwa setiap pejabat penegak hukum wajib menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.
Beberapa regulasi yang relevan untuk menguji pertanggungjawaban aparat antara lain:
A. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Pasal 17: Larangan penyalahgunaan wewenang.
- Pasal 18: Kriteria melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.
- Pasal 19: Akibat hukum terhadap keputusan atau tindakan yang telah diuji melalui mekanisme pengadilan.
- Pasal 20: Pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan sesuai mekanisme dan kewenangan hukum yang berlaku.
B. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 34: Sikap dan perilaku anggota Polri terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian.
- Pasal 35: Pelanggaran kode etik diperiksa melalui Komisi Kode Etik Polri.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran profesionalitas atau penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik, pemeriksaan internal melalui Divisi Propam dan mekanisme pengawasan yang berwenang harus dilakukan.
C. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Pasal 604 mengatur tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda kategori II sampai kategori VI.
Namun, penerapan pasal ini tidak otomatis dapat dikenakan hanya karena terjadi kesalahan koordinasi atau keterlambatan penanganan perkara. Harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidananya.
MANGROVE BUKAN SEKADAR POHON, MELAINKAN BENTENG KEHIDUPAN PESISIR
Perkara ini juga harus dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan hidup.
Apabila dugaan perambahan terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pelanggaran ketentuan kawasan hutan, penyidik harus menguji penerapan:
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sepanjang unsur dan ruang lingkup penerapannya terpenuhi.
- UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pasal 98 UU PPLH, apabila unsur kesengajaan dan akibat kerusakan yang dipersyaratkan terbukti, mengatur ancaman pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar.
Sementara itu, Pasal 99 mengatur tindak pidana karena kelalaian dengan ancaman pidana sesuai akibat yang ditimbulkan.
Penentuan pasal harus berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, status kawasan, kondisi ekosistem, dan pembuktian unsur tindak pidana.
ARJUNA SITEPU: JANGAN BIARKAN KENDALA TEKNIS MENJADI ALASAN BERHENTINYA KETEGASAN HUKUM
Menurut Arjuna, persoalan ini bukan semata-mata tentang Saipul yang telah keluar dari tahanan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana institusi penegak hukum mempertanggungjawabkan setiap tahapan penanganan perkara.
"Kalau memang ekskavator rusak, di mana laporan kerusakannya? Kapan pemeriksaan teknis dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab atas pengamanan barang bukti? Sejak kapan upaya evakuasi dilakukan? Apa langkah konkret penyidik dan jaksa ketika mengetahui masa penahanan semakin mendekati batas akhir?"
"Jangan sampai masyarakat hanya menerima alasan bahwa alat berat rusak dan cuaca tidak mendukung, sementara pertanggungjawaban institusional atas terhambatnya perkara tidak pernah dijelaskan secara terbuka."
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses peradilan, melainkan tuntutan agar penegakan hukum berlangsung transparan, profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DESAKAN INVESTIGATOR DPP KPK TIPIKOR
Atas persoalan tersebut, Arjuna Sitepu menyampaikan sejumlah tuntutan:
1. Kepada Kapolda Riau: Memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyidik yang menangani perkara dugaan perambahan mangrove di Pasir Limau Kapas.
2. Kepada Kapolri melalui Divisi Propam: Melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara.
3. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau: Melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, termasuk alasan dan dasar hukum penundaan atau penolakan pelimpahan tahap II.
4. Kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan: Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kelalaian profesional atau pelanggaran prosedur oleh aparat kejaksaan.
5. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai kewenangan yang berlaku: Memeriksa kondisi kawasan mangrove, mengamankan bukti kerusakan, dan memastikan status hukum kawasan yang menjadi objek perkara.
6. Kepada KPK RI: Menelaah apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur kewenangan KPK.
7. Kepada penyidik dan penuntut umum: Segera memastikan keberlanjutan penanganan perkara, melakukan pemeriksaan terhadap alat berat, serta mengoptimalkan seluruh alat bukti yang sah.
PENUTUP: HUKUM TIDAK BOLEH KALAH OLEH ALASAN TEKNIS
Arjuna Sitepu menegaskan bahwa keluarnya tersangka dari tahanan akibat berakhirnya masa penahanan bukan berarti perkara harus berhenti.
Tersangka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang perkara dan alat buktinya memenuhi persyaratan hukum.
"Negara tidak boleh kehilangan keberanian hanya karena satu unit alat berat mengalami kerusakan. Kalau kawasan yang diduga dirusak begitu luas, maka pengungkapan perkara harus dilakukan secara serius, bukan justru kehilangan arah karena persoalan teknis yang semestinya diantisipasi."
"Jangan hanya masyarakat kecil yang dituntut patuh terhadap hukum. Aparat penegak hukum juga harus tunduk pada hukum, prosedur, etika, dan pertanggungjawaban jabatan."
Penulis: R1
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini harus tetap diuji melalui dokumen resmi dan klarifikasi para pihak. Rilis ini merupakan kritik serta tuntutan evaluasi institusional, bukan pernyataan bahwa pejabat atau aparat tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.
