GRESIK, NOVIRAL NOJUSTICE.COM - Heboh! Seorang warga Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, akhirnya berani buka suara dan resmi melapor ke Polres Gresik. Ia menuding dana deposito dan tabungan keluarganya di Koperasi BMT Al-Fitrah tak kunjung kembali.
Laporan itu dibuat pada Selasa 10 November 2026. Pelapornya adalah Lailatus Saadah. Ia datang ke Polres Gresik untuk melaporkan dugaan penggelapan dana nasabah.
Yang bikin warga geram, dana yang dititipkan bukan angka kecil. Totalnya mencapai Rp 109 juta 800 ribu. Dana itu milik Lailatus Saadah bersama ibunya Munikah dan kakaknya Nur Jannah.
Rinciannya begini. Deposito pertama senilai Rp 90 juta, dibagi ke dalam dua warkat, masing-masing Rp 50 juta dan Rp 40 juta. Lalu ada deposito lain senilai Rp 18 juta. Ditambah tabungan harian Rp 1 juta 800 ribu yang juga disebut belum kembali.
Awalnya, cerita ini bermula sekitar tahun 2022. Saat itu keluarga Munikah percaya menitipkan uangnya ke Koperasi BMT Al-Fitrah Lowayu. Mereka berharap uangnya aman dan bisa diambil saat jatuh tempo.
Tapi belakangan, pelapor mendengar kabar kalau koperasi tersebut sedang bermasalah. Ia pun langsung mendatangi kantor koperasi dan bertemu Muhtarur Rofiq yang disebut sebagai Ketua Koperasi BMT Al-Fitrah Lowayu.
Dalam pertemuan itu, kata pelapor, sempat ada kesepakatan pengembalian dana. Kesepakatan itu bahkan dituangkan dalam surat pernyataan dan dibagi ke dalam beberapa warkat yang ditandatangani pihak koperasi.
Sayangnya, janji tinggal janji. Waktu berjalan, dana yang dijanjikan tak juga cair. Pelapor bersama ibunya sudah bolak-balik datang ke kantor koperasi untuk menagih sesuai tanggal jatuh tempo di warkat. Hasilnya tetap nihil.
Karena tak ada kejelasan, Lailatus Saadah akhirnya memilih jalur hukum. Laporan diterima SPKT Polres Gresik pada pukul 1730 WIB dengan Nomor STTLPM 1220 Satreskrim XI 2026 SPKT Polres Gresik.
Kuasa hukum pelapor, Nihrul Bahi Alhaidar yang akrab disapa Haidar, menegaskan kasus ini bukan sekadar telat bayar. Menurutnya, ini soal hak nasabah yang sudah percaya menitipkan uangnya ke koperasi.
Ini bukan cuma soal keterlambatan. Ini soal hak masyarakat yang sudah percaya. Kalau sudah ada surat pernyataan dan warkat, ya harus dipertanggungjawabkan, ujar Haidar yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum BPP Peradin.
Haidar juga membocorkan, ternyata masih ada korban lain. Kerugiannya bahkan disebut mencapai Rp 200 juta lebih. Pihaknya mengaku akan terus menindaklanjuti sambil berjalan proses ke depan.
Kami berharap Polres Gresik menyelidiki secara objektif, profesional, dan transparan. Semua pihak yang tahu dan terlibat dalam pengelolaan dana ini harus dimintai keterangan, tegas Haidar.
Ia menekankan, penyelesaian kasus ini jangan hanya berhenti di janji. Harus ada langkah nyata dan pertanggungjawaban yang jelas. Nasabah berhak tahu ke mana uang mereka pergi.
Nasabah berhak dapat kepastian soal dana mereka. Kami harap kasus ini diselesaikan sesuai koridor hukum dan hak nasabah yang dirugikan bisa dipulihkan, imbuhnya.
Kini, bola panas ada di tangan Polres Gresik. Pelapor berharap laporan ini segera ditindaklanjuti. Kasus ini sekaligus jadi alarm penting soal transparansi pengelolaan dana koperasi dan perlindungan nasabah.
Sampai berita ini dibuat, belum ada keterangan atau klarifikasi dari pihak Koperasi BMT Al-Fitrah maupun pihak terlapor.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Dugaan yang dilaporkan masih harus dibuktikan lewat proses penyelidikan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.
