Foto Istimewah: Satu Gerbang. Rp180,4 Juta. Satu Nama. Tapi Yang Dipertaruhkan Bukan Satu Kursi, Melainkan Pesan Bagi Seluruh Anggota Dewan: Apakah Nepotisme Masih Menjadi Cara Kerja Yang Sah?
PEKANBARU 4 November 2026 — Dalam metodologi PPKKT (Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisasi) jejak uang tidak pernah berbohong. Ia mengalir ke suatu tempat, meninggalkan dokumen, dan pada akhirnya menunjuk pada seseorang. Di Rokan Hilir, jejak Rp180,4 juta dari proyek Pokir mengarah ke satu nama: SP, seorang anggota DPRD, dan istrinya sendiri.
Satria Oyon, warga Rohil yang juga Pimpinan Redaksi media online lokal, resmi melaporkan oknum anggota DPRD Rokan Hilir berinisial SP ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Riau pada Rabu, 4 November 2026. Laporan ini menyangkut proyek Pokok Pikiran (Pokir) berupa pembangunan Gapura/Gerbang di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
DUDUK PERKARA: PINJAM BENDERA DAN ISTRI SEBAGAI PELAKSANA
Menurut keterangan Oyon di lantai tiga Polda Riau, SP diduga menyerahkan pengerjaan proyek Penunjukan Langsung (PL) yang bersumber dari dana Pokir miliknya kepada istrinya sendiri.
"SP kedapatan menyerahkan pengerjaan proyek Penunjukan Langsung (PL) yang bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) miliknya kepada istrinya sendiri," ujar Oyon.
Nilai anggaran proyek disebut berkisar Rp180,4 juta. Pelaksanaannya, menurut Oyon, disamarkan melalui modus "pinjam bendera", meminjam legalitas perusahaan lokal, CV Hidayah, milik seorang kontraktor di Bagansiapiapi.
Oyon mengungkapkan bahwa ia pernah mengonfirmasi langsung kepada SP. Menurutnya, oknum legislatif tersebut secara terbuka mengakui telah menunjuk istrinya sendiri untuk melaksanakan proyek tersebut menggunakan modal pribadi.
"Tindakan tersebut dinilai publik sebagai bentuk praktik nepotisme culas untuk menyamarkan keterlibatan keluarga anggota dewan demi keuntungan pribadi," kata Oyon.
PASAL YANG DISANGKAKAN
Tindakan SP diduga melanggar:
1. Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggara negara yang dengan sengaja turut serta, langsung atau tidak langsung, dalam proses pemborongan/pengadaan barang dan jasa yang sedang ia urus atau awasi. Unsur "langsung" mencakup mengatur, mengarahkan, atau memenangkan pihak tertentu; unsur "tidak langsung" mencakup memberi kemudahan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam putusan Mahkamah Agung, ahli menjelaskan bahwa keterlibatan tidak langsung terjadi ketika penyelenggara negara "memberikan kemudahan dalam proses itu dan dengan diberikannya kemudahan dia mendapat keuntungan".
2. Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Tertib
Anggota DPRD dilarang mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan di atas kepentingan publik.
3. Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
ANCAMAN TERHADAP JURNALIS: PEMBUNGKAMAN SEBAGAI BUKTI
Dalam logika Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisasi, ancaman terhadap jurnalis bukan tanda bahwa tak ada yang perlu ditutup. Justru sebaliknya: ia adalah konfirmasi bahwa ada sesuatu yang sangat ingin ditutup. Arjuna Sitepu, pernah menyatakan bahwa "satu-satunya musuh kejahatan terorganisir dalam skala global adalah jurnalis investigasi".
TUNTUTAN
Sitepu meminta Aparat Penegak Hukum (APH) beserta Badan Kehormatan (BK) DPRD Rohil untuk bertindak tegas.
"Tindakan ini merusak marwah institusi kedewanan dan menabrak aturan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah," kata Sitepu.
PENUTUP
Bagi Oyon dan Arjuna Sitepu, laporan ini bukan tentang menghukum satu orang. Ini tentang mengirim sinyal bahwa ruang publik tidak boleh menjadi ruang privat bagi keluarga pejabat. Jika dokumen dan pengakuan terbukti, hukum harus hadir, bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai efek jera.
Yang dilaporkan tetap berhak atas praduga tak bersalah. Namun, praduga tak bersalah tidak pernah dimaksudkan untuk membungkam pertanyaan.
Catatan redaksi: Rilis ini disusun dengan prinsip verifikasi berlapis dan praduga tak bersalah. Setiap klaim yang bersumber dari pelapor dinyatakan sebagai "dugaan" atau "menurut keterangan pelapor".
Gaya Sitepu dingin, berbasis jejak dokumen, dan menempatkan jurnalis sebagai pengawal terakhir ruang publik, dipertahankan agar laporan ini berbicara sebagai alat akuntabilitas, bukan sebagai opini. Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisasi sendiri mengukur dampak bukan dari retorika, melainkan dari "tanggung jawab yang meningkat, termasuk pemulihan dana ilegal, sanksi, penyelidikan resmi, dan tuntutan pidana". Rilis ini adalah bagian dari upaya itu.
Kontributor: Arjuna Sitepu CPR
