Klarifikasi Lonjakan Harta Bupati Pohuwato Dinilai Belum Menjawab Polemik Publik

 

Gambar; Ilustrasi

Noviral - Nojustice.com//POHUWATO - Polemik terkait lonjakan harta kekayaan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih menjadi sorotan publik. 

Klarifikasi yang disampaikan oleh Tim Ahli Bupati Pohuwato, Rozlan Tawaa, justru dinilai belum sepenuhnya menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan dengan sejumlah jurnalis di sela agenda buka puasa bersama, Jumat (13/03/2026), Rozlan menjelaskan bahwa lonjakan angka kekayaan yang mencapai Rp14.024.613.366 tersebut terjadi akibat kesalahan teknis atau human error pada saat proses penginputan data.

Namun, penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan baru terkait bagaimana kesalahan dengan nilai yang begitu besar bisa terjadi dalam laporan resmi penyelenggara negara yang seharusnya melalui proses verifikasi yang ketat.

Sejumlah pihak menilai bahwa laporan LHKPN merupakan dokumen penting yang menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Karena itu, setiap ketidaksesuaian data seharusnya dapat dijelaskan secara rinci dan terbuka kepada publik.

Selain itu, lonjakan angka yang terjadi pada laporan tahun 2024 juga berdampak pada proses administrasi laporan berikutnya. Hingga saat ini, LHKPN tahun 2025 disebut belum dapat diterbitkan atau diterima sepenuhnya karena masih terdapat kejanggalan administratif yang perlu diperbaiki.

Kondisi tersebut semakin memunculkan dorongan dari berbagai kalangan agar dilakukan klarifikasi yang lebih transparan dan komprehensif, sehingga polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat segera diselesaikan.

Publik pun berharap agar proses perbaikan data dan verifikasi laporan kekayaan tersebut dilakukan secara terbuka, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemerintahan.*H-I*