Foto Ist: Prof. DR. Sutan Nasomal Meminta Pemerintah RI Mengintensifkan Upaya Diplomatik Terkait WNI yang Dilaporkan Ditahan di Israel
Jakarta – Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, kabar mengenai sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan berada dalam situasi penahanan oleh otoritas Israel telah menimbulkan keprihatinan dan perhatian luas, termasuk di kalangan insan pers nasional, sampaikan Prof. DR. KH. Sutan Nasomal SH. MH, melalui press release tertulisnya kepada media ini, Kamis (21/05/2026)
Dalam keterangannya kepada tim media, Prof. DR. Sutan Nasomal menyampaikan harapannya agar Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI, memberikan perhatian serius melalui langkah-langkah diplomatik yang cepat, terukur, dan berkelanjutan demi memastikan keselamatan serta perlindungan WNI.
"Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya di mana pun berada. Saya berharap Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI dapat mengoptimalkan seluruh jalur diplomasi yang tersedia untuk memastikan kondisi para WNI tersebut serta mengupayakan langkah-langkah terbaik bagi keselamatan mereka," ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal.
Adapun nama-nama WNI yang dilaporkan mengikuti misi Global Sumud Flotilla sebagai berikut:
Herman Budianto Sudarsono (GPCI – Dompet Dhuafa) – Kapal Zapyro
Ronggo Wirasanu (GPCI – Dompet Dhuafa) – Kapal Zapyro
Andi Angga Prasadewa (GPCI – Rumah Zakat) – Kapal Josef
Asad Aras Muhammad (GPCI – Spirit of Aqso) – Kapal Kasr-1
Hendro Prasetyo (GPCI – SMART 171) – Kapal Kasr-1
Bambang Noroyono (Republika) – Kapal BoraLize
Thoudy Badai Rifan Billah (Republika) – Kapal Ozgurluk
Andre Prasetyo Nugroho (Tempo) – Kapal Ozgurluk
Rahendro Herubowo (GPCI – iNewsTV) – Kapal Ozgurluk
Prof. DR. Sutan Nasomal juga menilai bahwa meningkatnya dinamika keamanan di kawasan konflik menyebabkan pengawasan dan prosedur keamanan terhadap individu yang memasuki wilayah sensitif menjadi semakin ketat. Karena itu, koordinasi dan perlindungan diplomatik bagi WNI yang bertugas di daerah berisiko tinggi perlu diperkuat.
Beliau juga menyampaikan pandangan agar perusahaan media maupun lembaga yang menugaskan jurnalis atau personel ke wilayah konflik melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah terkait.
"Ke depan, diperlukan sistem koordinasi yang lebih baik antara lembaga pengirim, perusahaan media, dan pemerintah agar keberadaan WNI di wilayah konflik dapat terdata serta memperoleh perlindungan diplomatik secara optimal," jelasnya.
Prof. DR. Sutan Nasomal selanjutnya menghimbau Presiden Republik Indonesia agar menginstruksikan Kementerian Luar Negeri RI untuk mengupayakan komunikasi diplomatik melalui negara-negara sahabat maupun mitra internasional yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak terkait.
Kepada otoritas Israel, Prof. DR. Sutan Nasomal juga menyampaikan harapan secara santun agar aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan utama dalam penanganan para WNI tersebut.
"Atas dasar nilai-nilai kemanusiaan universal, kami berharap otoritas Israel dapat memberikan akses informasi yang jelas mengenai kondisi para WNI serta mempertimbangkan langkah-langkah yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan penyelesaian melalui jalur diplomatik," tutupnya.
Kontributor: Arjuna Sitepu
Narasumber:
Prof. DR. Sutan Nasomal, SH., MH.
