NV-NJ Gorontalo - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Damai Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo mengambil langkah cepat merespons dinamika di tengah masyarakat terkait aktivitas penambangan material tembaga atau batu biru, Jum'at, 11 September 2026.
Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang berjalan di wilayah desa suka damai sesuai dengan prosedur dan tidak menimbulkan konflik sosial di lingkungan sekitar.
Dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan tersebut, BPD secara resmi mengundang Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Tambang Batu Biru, Aten Otoluwa. Pertemuan ini digelar khusus untuk meminta keterangan serta penjelasan mendalam mengenai operasional pengambilan material yang sudah mulai berlangsung sejak beberapa hari lalu.
Kehadiran aktivitas tambang baru biru yang mendadak ini memicu serangkaian pertanyaan besar dari warga setempat. Publik mempertanyakan keabsahan izin operasional, payung hukum, hingga kompensasi lingkungan yang diberikan atas aktivitas pengangkutan material tembaga tersebut.
Langkah tegas BPD mengundang pihak Pokja Aten Otoluwa sebenarnya bertujuan mendengarkan penjelasan resmi agar aktivitas pengambilan batu biru di dusun tanah abang desa suka damai kecamatan bilato tidak menjadi isu liar. Sayangnya, sikap ketidakhadiran Ketua Pokja Aten Otoluwa justru dinilai makin menambah kecurigaan publik dan warga di desa suka damai.
Jajaran anggota BPD yang telah menunggu di kantor Sekretariat BPD sejak pukul 09.30 sampai pukul 11.30 wita mengekspresikan kekecewaan mereka atas sikap ketidakoperatifan dari pihak Pokja tambang. Padahal, forum konfirmasi tersebut dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk mencari solusi bersama demi kepentingan masyarakat desa suka damai.
Sikap abai ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewenangan lembaga desa yang memegang fungsi pengawasan. BPD menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan tetap menuntut transparansi dari pengelola tambang tersebut.
Guna menyikapi aksi mangkir tersebut, BPD berencana mengambil langkah susulan yang lebih tegas, termasuk melayangkan surat panggilan kedua atau membawanya ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Pertemuan yang dilaksanakan oleh BPD suka damai tersebut terbuka, dan ini menjadi wadah bagi lembaga BPD untuk menggali informasi secara rinci.
Pihak BPD ingin memastikan kejelasan legalitas, teknis operasional, keselamatan kerja hingga kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Pokja Aten Otoluwa dalam mengelola potensi material tembaga tersebut.
Ketua BPD Yusuf Kamumu mengatakan " saya berharap Aten Otoluwa bisa memenuhi undangan kami dan memaparkan laporan perkembangan serta latar belakang dimulainya aktivitas penambangan secara tiba-tiba ini, agar mekanisme kerja yang diterapkan para penambang di lapangan bisa meminimalisasi potensi konflik maupun dampak negatif terhadap warga sekitar",ucap Ketua BPD.
BPD menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat luas maupun publik agar tidak timbul prasangka atau simpang siur berita. Transparansi dari kelompok kerja (Pokja) dan pelaku usaha tambang batu biru dinilai menjadi kunci utama agar aktivitas pengambilan batu biru ini dapat berjalan kondusif dan membawa manfaat nyata bagi ekonomi lokal.
Selain meminta penjelasan teknis, BPD juga mengingatkan Aten Otoluwa dan pelaku usaha agar senantiasa memperhatikan aspek keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan.
Pengawasan berkesinambungan akan terus dilakukan oleh BPD selama aktivitas pengangkutan dan pengambilan material tembaga tersebut masih beroperasi.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketertiban desa sekaligus memastikan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pelaku usaha di desa suka damai tersebut berjalan sesuai regulasi yang berlaku.Red
