TELUK NILAP JAYA, ROKAN HILIR – Menanggapi pemberitaan yang telah beredar mengenai aktivitas dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) Barita Murni Jaya, Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya, pihak pengurus akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi kepada media oline noviralnojustce.com, terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik.
Klarifikasi tersebut mencakup aktivitas usaha sembako dan LPG, pengelolaan tabung gas, penggunaan kendaraan operasional Daihatsu Grand Max, hingga mekanisme penyewaan aset kendaraan milik BUMKep.
Dalam keterangannya, pengurus menegaskan bahwa kegiatan usaha sembako dan LPG masih berjalan. Meskipun mengakui adanya fluktuasi pendapatan sebagaimana lazimnya kegiatan usaha, mereka menyatakan bahwa BUMKep masih mampu memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) setiap tahunnya.
PENGELOLAAN LPG DAN TABUNG PINJAMAN MENJADI PENJELASAN PENGURUS
Terkait distribusi LPG, pengurus menjelaskan bahwa BUMKep menjalankan sistem pelayanan langsung kepada konsumen atau jemput bola. Selain itu, terdapat sejumlah kios kecil yang membeli LPG dari BUMKep untuk kemudian dipasarkan kembali kepada masyarakat.
Pengurus juga mengakui bahwa sebagian tabung LPG milik BUMKep dipinjamkan kepada masyarakat untuk mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian warga.
Menurut mereka, peminjaman tersebut tetap disertai tanggung jawab masyarakat serta pencatatan pembukuan.
Namun, penjelasan tersebut tentu perlu didukung dengan data inventaris tabung, daftar peminjam, catatan transaksi, serta laporan stok agar pengelolaan aset dapat diuji secara transparan.
MOBIL OPERASIONAL GRAND MAX: PENGURUS BANTAH DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
Persoalan berikutnya menyangkut kendaraan operasional Daihatsu Grand Max yang disebut sebagai aset BUMKep dan dibeli menggunakan dana BUMKep.
Pengurus secara tegas membantah informasi mengenai dugaan penggunaan kendaraan tersebut untuk kepentingan usaha pribadi, termasuk untuk mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit dari ladang pribadi.
Pengurus menyatakan tidak memiliki usaha pribadi maupun toko kelontong sebagaimana informasi yang dipersoalkan dalam pemberitaan.
Mereka meminta agar penggunaan kendaraan tersebut dapat diperiksa dan diverifikasi langsung berdasarkan kondisi di lapangan.
PENGAKUAN PENYEWAAN MOBIL: PENGURUS SEBUT BERDASARKAN KEPUTUSAN MUSDES
Salah satu bagian penting dalam klarifikasi ini adalah pengakuan pengurus bahwa kendaraan Daihatsu Grand Max milik BUMKep memang pernah disewakan untuk pengangkutan brondolan kelapa sawit.
Namun, menurut pengurus, aktivitas tersebut bukan dilakukan atas keputusan sepihak.
Mereka menyatakan bahwa penyewaan kendaraan berlangsung berdasarkan keputusan bersama dalam Musyawarah Desa (Musdes) pada akhir 2022, dengan tujuan menambah pendapatan untuk membiayai perawatan kendaraan operasional.
Pengurus juga menyampaikan bahwa praktik penyewaan tersebut telah dihentikan berdasarkan keputusan bersama dalam Musdes pada awal 2024.
Sejak penghentian tersebut, kendaraan diklaim hanya digunakan untuk kepentingan operasional BUMKep. Kendaraan itu juga sesekali digunakan untuk membantu kebutuhan kemanusiaan, seperti mengangkut perlengkapan tenda bagi keluarga warga yang meninggal dunia tanpa dikenakan biaya.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIKLAIM MELIBATKAN MASYARAKAT
Mengenai pertanggungjawaban pengelolaan usaha, pengurus menyatakan bahwa setiap tahun BUMKep Barita Murni Jaya menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban dengan melibatkan aparat kepenghuluan, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat.
Pernyataan ini menjadi salah satu aspek penting yang patut diuji melalui dokumen laporan tahunan, berita acara Musdes, catatan keuangan, dan bukti penerimaan PAD.
Sebab, transparansi pengelolaan BUMKep tidak cukup hanya didasarkan pada pernyataan bahwa laporan telah disampaikan, tetapi juga harus dapat dibuktikan melalui dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan.
UJI DOKUMEN, BUKAN SEKADAR PERNYATAAN
Dalam perspektif jurnalisme investigasi, klarifikasi merupakan bagian penting dari prinsip keberimbangan. Namun, klarifikasi bukanlah akhir dari proses pencarian fakta.
Pernyataan pengurus mengenai keputusan Musdes akhir 2022 dan awal 2024 perlu diuji melalui berita acara, daftar hadir, keputusan tertulis, serta dokumen pertanggungjawaban penyewaan kendaraan.
Demikian pula klaim mengenai kontribusi PAD, pengelolaan LPG, dan inventaris aset harus dapat ditelusuri melalui bukti administrasi dan transaksi yang relevan.
Publik berhak memperoleh informasi yang terang mengenai bagaimana dana, aset, dan kegiatan usaha milik kepenghuluan dikelola.
PENEGASAN: TRANSPARANSI ADALAH KEWAJIBAN, BUKAN SEKADAR KLAIM
Persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada perdebatan antara pemberitaan dan bantahan pengurus. Yang lebih penting adalah membuka ruang pembuktian melalui dokumen dan fakta lapangan.
Apabila seluruh aktivitas telah dilaksanakan sesuai keputusan Musdes dan ketentuan yang berlaku, dokumen pendukung semestinya dapat memperkuat penjelasan pengurus.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan maupun aset, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, BUMKep merupakan instrumen ekonomi masyarakat, bukan ruang pengelolaan aset yang tertutup dari pengawasan publik.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan dokumen klarifikasi resmi pengurus BUMKep Barita Murni Jaya. Pernyataan yang dimuat merupakan keterangan pihak pengurus dan belum seluruhnya diverifikasi secara independen. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, konfirmasi, dan informasi tambahan dari pemerintah kepenghuluan, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya.
Editor: Redaksi
