noviralnojustice.com – ROKAN HILIR – Uang publik tidak boleh menghilang di balik papan nama usaha. Setiap rupiah penyertaan modal Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) harus dapat ditelusuri: dari mana sumbernya, siapa yang mengelolanya, ke mana dibelanjakan, aset apa yang dihasilkan, dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya.
Pertanyaan itulah yang kini mengemuka dalam pengelolaan BUMKep Barita Murni Jaya di Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai sebuah kios kelontong. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah adanya kesenjangan yang perlu dijelaskan antara akumulasi penyertaan modal selama empat tahun dengan kondisi fisik usaha yang terlihat berdasarkan dokumentasi lapangan.
Rp325,27 JUTA MASUK, APA YANG KEMBALI KEPADA MASYARAKAT?
Berdasarkan dokumen yang dihimpun, BUMKep Barita Murni Jaya menerima penyertaan modal sejak 2019 hingga 2022 dengan total mencapai Rp325.270.000.
Rinciannya sebagai berikut:
Tahun 2019: Rp142.850.000.
Tahun 2020: Rp71.420.000.
Tahun 2021: Rp76.000.000.
Tahun 2022: Rp35.000.000.
Total: Rp325.270.000.
Angka tersebut bukan jumlah yang kecil bagi sebuah usaha milik masyarakat kepenghuluan.
Dengan nilai penyertaan modal sebesar itu, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan usaha, laporan keuangan, inventaris aset, omzet, keuntungan, serta kontribusi nyata BUMKep terhadap perekonomian masyarakat.
Pertanyaan investigatifnya sederhana, tetapi mendasar:
Apakah seluruh penyertaan modal tersebut benar-benar masuk ke rekening BUMKep?
Siapa yang mengendalikan pencairan dan penggunaan dana?
Apakah setiap pembelian aset didukung bukti transaksi yang sah?
Berapa nilai aset yang masih dimiliki BUMKep saat ini?
Di mana laporan pertanggungjawaban penggunaan modal selama 2019–2022?
Tanpa jawaban dan dokumen pendukung, angka Rp325,27 juta hanya menjadi catatan anggaran yang belum menjelaskan hasil pengelolaannya.
FAKTA LAPANGAN: KIOS KECIL DI TENGAH BESARNYA PENYERTAAN MODAL
Dokumen menyebutkan bahwa BUMKep Barita Murni Jaya mengelola dua unit usaha, yakni pangkalan LPG dan Waserda atau kedai kelontong yang berada berdampingan dengan kantor kepenghuluan.
Namun, berdasarkan pantauan lapangan dan dokumentasi yang dihimpun, kondisi fisik yang terlihat hanya berupa sebuah kios kelontong berukuran relatif kecil.
Pada dokumentasi tersebut, tidak terlihat stok tabung LPG di dalam kios. Yang tampak justru sebuah papan nama bertuliskan Pangkalan LPG BUMKep Barita Murni Jaya.
Berdasarkan pengamatan awal, nilai fisik aset yang terlihat diperkirakan sekitar Rp30 juta. Angka ini merupakan estimasi visual, bukan hasil penilaian aset oleh tenaga penilai independen.
Di sinilah muncul persoalan yang membutuhkan pemeriksaan lebih dalam.
Apakah aset BUMKep lainnya berada di tempat berbeda? Apakah tabung LPG merupakan aset BUMKep atau milik pemasok? Apakah terdapat persediaan barang, piutang usaha, saldo kas, maupun aset lain yang belum terlihat dalam pemeriksaan lapangan?
Sebab, tidak terlihatnya aset di lokasi bukan bukti bahwa aset tersebut tidak ada. Namun, ketidaksesuaian antara catatan modal dan kondisi usaha merupakan alasan yang sah untuk meminta penjelasan serta pemeriksaan menyeluruh.
JEJAK PICKUP GRANMAX: ASET BUMKEP ATAU FASILITAS PRIBADI?
Investigasi ini juga menemukan informasi masyarakat mengenai dugaan pembelian satu unit mobil pickup Daihatsu Gran Max bekas menggunakan sebagian dana BUMKep.
Informasi yang disampaikan oleh seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa kendaraan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan usaha pribadi, antara lain kegiatan toko kelontong pribadi dan pengangkutan buah kelapa sawit dari ladang pribadi.
Informasi tersebut masih merupakan keterangan awal dan belum terverifikasi secara independen.
Karena itu, terdapat sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab:
Apakah benar kendaraan Gran Max tersebut dibeli menggunakan dana BUMKep?
Siapa nama pembeli yang tercantum dalam kuitansi dan dokumen kendaraan?
Apakah kendaraan dicatat dalam buku inventaris kekayaan BUMKep?
Di mana kendaraan tersebut sekarang berada?
Siapa yang menguasai dan menggunakannya?
Apakah penggunaan kendaraan sesuai dengan kepentingan operasional BUMKep?
Jika kendaraan memang dibeli menggunakan uang BUMKep, masyarakat berhak mengetahui status kepemilikan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.
Aset yang dibeli menggunakan uang publik tidak boleh kehilangan jejak hanya karena berpindah tangan, berpindah tempat, atau dikuasai oleh pihak tertentu.
SIAPA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGELOLAAN Rp325,27 JUTA?
Dalam pengelolaan BUMKep, tanggung jawab tidak cukup dijelaskan melalui papan nama direktur atau struktur organisasi.
Yang perlu diperiksa adalah dokumen penyertaan modal, peraturan kepenghuluan, rencana bisnis, rekening koran, buku kas, laporan keuangan, bukti pembelian, inventaris aset, serta laporan pertanggungjawaban pengurus.
Nama Direktur berinisial F.S dan Bendahara berinisial T disebut dalam informasi serta dokumen awal yang dihimpun.
Namun, penyebutan jabatan bukan penetapan kesalahan. Peran dan tanggung jawab masing-masing harus diperiksa berdasarkan kewenangan, dokumen, serta tindakan yang dapat dibuktikan.
Pemerintah Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, penyaluran penyertaan modal, dan evaluasi kinerja BUMKep tersebut.
YAYASAN KPK TIPIKOR SIAP BAWA TEMUAN KE UNIT TIPIDKOR POLRES ROHIL
Menanggapi rangkaian informasi dan dokumentasi awal tersebut, Arjuna Sitepu, Investigator dari YAYASAN DPP KPK TIPIKOR (Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi), menyatakan akan membawa persoalan ini kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Rokan Hilir.
Kami tidak ingin membangun tuduhan berdasarkan asumsi. Tetapi ketika terdapat penyertaan modal sebesar Rp325,27 juta dan muncul pertanyaan serius mengenai keberadaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban aset, maka seluruhnya harus dibuka melalui pemeriksaan yang objektif.
"Kami akan menyampaikan dokumen dan dokumentasi lapangan sebagai bahan pengaduan awal. Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana, memeriksa rekening, menguji bukti pembelian aset, serta memastikan apakah terdapat kerugian keuangan negara atau kepenghuluan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum."
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti.
AUDIT DAN PENEGAKAN HUKUM: JANGAN BERHENTI PADA PEMERIKSAAN KERTAS
Pemeriksaan yang diperlukan bukan sekadar menghitung jumlah uang dalam laporan.
Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir perlu didorong melakukan pemeriksaan terhadap:
Realisasi seluruh penyertaan modal 2019–2022.
Kesesuaian transaksi dengan rekening koran dan bukti pengeluaran.
Keberadaan serta nilai seluruh aset BUMKep.
Status pembelian dan penguasaan kendaraan pickup Gran Max.
Persediaan LPG dan legalitas operasional pangkalan.
Omzet, biaya operasional, keuntungan, serta pembagian hasil usaha.
Laporan pertanggungjawaban direktur dan bendahara.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
REDAKSI MENUNGGU JAWABAN: TRANSPARANSI BUKAN ANCAMAN
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMKep Barita Murni Jaya, termasuk Direktur berinisial F.S, Bendahara berinisial T, serta Pemerintah Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya belum berhasil dimintai keterangan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan.
Pertanyaan yang diajukan bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan untuk memastikan ke mana uang masyarakat dikelola dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan.
PENUTUP: UANG MASYARAKAT HARUS MEMILIKI JEJAK YANG JELAS
Rp325.270.000 bukan sekadar angka dalam dokumen penyertaan modal. Di balik angka tersebut terdapat kepentingan masyarakat yang berhak mengetahui bagaimana uang itu digunakan.
Jika seluruh penggunaan dana telah sesuai aturan, dokumen dan audit semestinya dapat menjelaskannya.
Namun, apabila ditemukan transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, aset yang dikuasai tanpa dasar yang sah, atau penyalahgunaan kewenangan, maka proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti.
Satu pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan menggantung: DARI RP325,27 JUTA MODAL BUMKEP BARITA MURNI JAYA, DI MANA SELURUH UANG DAN ASETNYA SEKARANG?
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Seluruh informasi dugaan dalam pemberitaan ini memerlukan verifikasi, klarifikasi pihak terkait, audit, dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.
AUDITOR: Redaksi Satu
