Aktivitas Tambang Bulangita Kembali Beroperasi, Warga Hilir Desak Penegakan Hukum Tegas

 

Foto; Ilustrasi

NoViral-NoJustice.com//Pohuwato – Aktivitas pertambangan di kawasan Bulangita kecamatan marisa kabupaten pohuwato dilaporkan kembali beroperasi meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban total oleh aparat dari Polres Pohuwato.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas alat berat jenis excavator kembali terlihat beroperasi.

masyarakat menyebutkan adanya dugaan praktik pengumpulan kontribusi dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah per unit alat berat.

Selain itu, beredar pula dugaan adanya oknum yang disebut-sebut berperan sebagai koordinator atau pengendali aktivitas di lapangan.

Dampak paling nyata dirasakan oleh masyarakat di wilayah hilir, khususnya Desa Teratai dan Desa Palopo. Setiap kali hujan deras turun, kedua desa tersebut dilaporkan mengalami banjir lumpur akibat sedimentasi Sungai Bulangita yang semakin dangkal.

Masyarakat mengakui bahwa selama aktivitas tambang berjalan, terdapat pengumpulan dana untuk normalisasi sungai ketika terjadi pendangkalan. Namun warga mempertanyakan keberlanjutan tanggung jawab tersebut apabila aktivitas pertambangan suatu saat berhenti.

“Ketika tambang sudah tidak ada lagi dan banjir tetap terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab melakukan normalisasi?” ungkap salah satu warga.

Tak hanya persoalan banjir, kubangan bekas galian tambang juga dinilai berpotensi menjadi sarang nyamuk dan memicu peningkatan kasus malaria di wilayah sekitar.

Melihat situasi ini, masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk:

- Melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal.

- Menelusuri alur dugaan kontribusi dan pihak-pihak yang terlibat.

- Menjamin perlindungan lingkungan serta keselamatan warga di wilayah terdampak.

- Menindak tegas pihak yang terbukti melanggar hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini dirilis, belum terdapat pernyataan resmi dari aparat penegak hukum .(Red)*