BUMDes Teke Disorot, Ketua Akui Kendala Aturan hingga Pilih Skema Gadai Tanah

 TEKE – Ketua BUMDes, Saiful, memberikan klarifikasi atas kritik yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Teke (HMT) terkait isu transparansi dan dugaan penggunaan dana BUMDes untuk pengambilan tanah gadai.

Saiful menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran BUMDes tahun 2026 berada di bawah kepengurusan baru yang pada awalnya menghadapi kendala teknis, terutama belum adanya aturan baku atau petunjuk operasional yang jelas sebagai pedoman.

“Memang benar, pada awal pengelolaan anggaran tahun 2026 kami masih dalam tahap penyesuaian karena belum adanya aturan baku sebagai acuan teknis. Dalam kondisi itu, kami berinisiatif merancang program pengadaan mobil mesin penggiling jagung dengan nilai sekitar Rp200 juta lebih,” ujar Saiful.

Namun, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan setelah dilakukan kajian lebih lanjut. Ia menyebutkan bahwa pengadaan kendaraan tersebut tidak diperbolehkan oleh aturan, baik dalam bentuk kendaraan baru, kendaraan berpelat merah, maupun pelat hitam. Selain itu, biaya operasional dan perawatan dinilai cukup besar dan tidak sebanding dengan kemampuan anggaran BUMDes.

“Setelah kami pelajari, rencana itu tidak memungkinkan karena terbentur regulasi serta pertimbangan biaya perawatan yang cukup tinggi. Sehingga kami harus mencari alternatif lain,” jelasnya.

Sebagai langkah penyesuaian, pengurus BUMDes kemudian mengambil kebijakan untuk mengalokasikan dana pada pengambilan tanah gadai yang rencananya akan dimanfaatkan untuk penangkaran benih.

“Awalnya tanah gadai tersebut kami siapkan untuk program penangkar benih sebagai upaya mendukung sektor produktif,” ungkap Saiful.

Namun demikian, ia mengakui bahwa karena keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan, rencana tersebut tidak berjalan sesuai target. Akhirnya, tanah gadai tersebut dilelang kepada masyarakat Desa Teke.

“Karena waktu yang tidak memungkinkan, akhirnya kami mengambil langkah untuk melelang kepada masyarakat Teke agar dana tetap berputar,” tambahnya.

Terkait transparansi, Saiful menyampaikan bahwa pihaknya memahami sorotan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, untuk saat ini, rincian nama-nama pihak yang terlibat dalam proses tersebut belum dapat dipublikasikan.

“Untuk rincian nama-nama, sementara ini belum bisa kami publish. Namun pada prinsipnya pengelolaan tetap kami lakukan dengan tujuan menjaga keberlangsungan BUMDes,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Saiful menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola BUMDes ke depan agar lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami menghargai kritik yang ada. Ini menjadi pembelajaran bagi kami agar ke depan pengelolaan BUMDes bisa lebih baik dan sesuai regulasi,” tutupnya.