HMI BADKO Bali Nusra Tantang Polda NTB: Usut Dugaan Keterlibatan Kasat Narkoba Polres Bima, Tes Urine Terbuka atau Hadapi Gelombang Demo

 

MATARAM, NTB – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (BADKO) Bali Nusa Tenggara mengeluarkan desakan tegas kepada Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan investigasi menyeluruh dan mengusut tuntas dugaan keterlibatan Kasat Narkoba Polres Bima, IPTU Fardiansyah, dalam kasus peredaran narkotika. Selain itu, organisasi mahasiswa ini juga meminta tes urine dilakukan secara terbuka terhadap seluruh personil Polres Bima dengan melibatkan elemen kemahasiswaan dan masyarakat, bahkan mengancam akan menggelar demo besar-besaran gabungan seluruh cabang HMI se-Pulau Sumbawa jika desakan tidak diindahkan.

 

Desakan ini muncul setelah sejumlah kasus narkoba di wilayah Bima terus menyeret oknum anggota Polri. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain penangkapan AKP M, mantan Kapolres Bima Kota AKBP DPK yang terbukti menerima dana dari bandar narkoba, serta oknum Brigadir inisial ARS yang diduga mengendalikan jaringan peredaran sabu di daerah tersebut. Tak hanya itu, beberapa bulan lalu juga terjadi kasus penangkapan anggota Satreskrim oleh BNN Provinsi NTB yang dijerat sebagai sindikat pemasok narkoba.

 

Eks Kordinator Pulau Sumbawa HMI BADKO Bali Nusra periode 2024-2026 menyatakan keprihatinan mendalam karena kondisi ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, tetapi juga menghambat upaya nasional dalam pemberantasan narkotika. Menurut mereka, fakta bahwa peredaran narkoba masih banyak terjadi di lapangan menunjukkan adanya indikasi pembiaran, bahkan diduga ada oknum yang dibela oleh pihak berwenang termasuk Kasat Narkoba dan petinggi kepolisian di Kota Bima.

 

"Kami meminta Polda NTB untuk transparan dan profesional dalam menangani kasus ini. Jangan ada impunitas bagi siapa pun yang terlibat, termasuk oknum anggota Polri. Kasus ini harus diusut hingga ke akar-akarnya," ujar Koordinator HMI BADKO Bali Nusra dalam keterangan pers yang diterima di Mataram, Rabu (11/3/2026).

 

Ibrahim Repo, Koordinator HMI Pulau Sumbawa, menegaskan perlunya tes urine terbuka yang difokuskan pada unsur pimpinan Polres Bima, lebih khusus pada Kasat Narkoba dan jajarannya. "Oleh karena itu kami minta tes urine terbuka terutama unsur pimpinan di Polres Bima, lebih khusus Kasat Narkoba dan jajarannya. Kami ingin pastikan Polres Bima Kota bersih dan bisa dipercaya oleh masyarakat soal komitmen berantas narkoba," tegasnya.

 

Sebelumnya, Polda NTB telah mengumumkan capaian penanganan 157 kasus narkoba sejak awal tahun 2026, dengan total 240 tersangka ditangkap dan barang bukti narkotika senilai miliaran rupiah disita. Pihak kepolisian juga secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan kejahatan tersebut.

 

HMI BADKO Bali Nusra menegaskan bahwa tes urine bagi anggota polisi merupakan langkah krusial untuk deteksi dini, pengawasan internal, serta menjaga integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. "Kasus pengedaran narkoba di NTB yang kerap melibatkan oknum polisi mencoreng nama besar kepolisian. Oleh karena itu, pemeriksaan menyeluruh dan tes urine terbuka dengan partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna membersihkan institusi dan melindungi masa depan generasi muda," tambah pihaknya.

 

Dalam akhir keterangan persnya, organisasi mahasiswa ini memberikan peringatan tegas. "Jika desakan kami tidak diindahkan oleh pihak berwenang, kami siap menggelar aksi demo besar-besaran yang digagas oleh gabungan seluruh cabang HMI se-Pulau Sumbawa," tandas mereka.