Noviralnojustice.com_MATARAM – Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (IMPERIUM) Nusa Tenggara Barat
menilai langkah dan posisi Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, masih memiliki
legitimasi hukum dan konstitusional yang kuat di tengah polemik internal Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) yang belakangan memanas.
Ketua Bidang Politik DPD IMPERIUM NTB, Muhammad Dani,
menegaskan bahwa setiap keputusan organisasi politik harus berlandaskan pada
mekanisme hukum, aturan partai, serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung
asas keadilan dan kepastian hukum.
Menurut Dani, surat pembatalan hasil Musyawarah Wilayah
(Muswil) PPP NTB dan pencabutan Surat Keputusan kepengurusan yang dipimpin H.
Muzihir masih menyisakan sejumlah persoalan administratif dan yuridis yang
perlu diuji secara organisasi sebelum dapat dijadikan dasar untuk menggeser
kepemimpinan yang telah terbentuk melalui mekanisme partai.
"Pada prinsipnya kami melihat posisi H. Muzihir masih
memiliki dasar legitimasi yang kuat. Apalagi yang bersangkutan terpilih melalui
forum Muswil yang merupakan mekanisme resmi organisasi. Jika terdapat keberatan
atau sengketa, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur konstitusional
partai dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui manuver politik yang
justru berpotensi memperkeruh keadaan," ujar Muhammad Dani, Selasa (26/5).
Ia menilai konflik yang terjadi saat ini lebih banyak
menunjukkan adanya pertarungan kepentingan politik internal dibanding upaya
memperkuat konsolidasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan.
Dani juga menyoroti aksi saling mencopot jabatan yang
terjadi di lingkungan Fraksi PPP DPRD NTB dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Menurutnya, langkah-langkah tersebut berpotensi mengganggu stabilitas
kelembagaan DPRD dan menghambat fungsi representasi politik yang seharusnya
dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
"Jangan sampai energi partai habis untuk konflik
internal sementara rakyat menunggu kerja-kerja politik yang nyata. DPRD
merupakan lembaga publik yang harus dijaga marwah dan stabilitasnya. Karena
itu, setiap keputusan yang menyangkut jabatan strategis harus memiliki dasar
hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir," tegasnya.
Lebih lanjut, IMPERIUM NTB menilai sikap H. Muzihir yang
mempertanyakan legalitas surat pencabutan kepengurusan merupakan hak
konstitusional yang dijamin dalam tata kelola organisasi modern. Menurut Dani,
setiap kader memiliki hak untuk meminta kejelasan dasar hukum atas keputusan
yang menyangkut status dan kedudukannya dalam organisasi.
"Kami melihat upaya H. Muzihir mempertahankan hak-hak
organisasionalnya merupakan langkah yang sah dalam negara hukum. Semua pihak
harus menghormati proses yang sedang berlangsung dan mengedepankan argumentasi
hukum, bukan tekanan politik," katanya.
DPD IMPERIUM NTB juga mengingatkan agar DPP PPP mampu
bertindak objektif dan mengedepankan prinsip keadilan organisasi dalam
menyelesaikan konflik yang terjadi di NTB. Penyelesaian yang tidak transparan
dikhawatirkan akan memperdalam polarisasi di internal partai serta menurunkan
kepercayaan publik terhadap institusi politik.
"Demokrasi internal partai harus dijaga. Jika ada
perbedaan pandangan, maka forum organisasi dan mekanisme konstitusi partai
adalah ruang penyelesaiannya. Kami berharap seluruh pihak menahan diri dan
mengutamakan persatuan serta kepentingan partai di atas kepentingan kelompok
tertentu," tutup Muhammad Dani.
Sebelumnya, konflik internal PPP NTB memanas setelah
terbitnya surat dari Sekretaris Jenderal DPP PPP yang membatalkan hasil Muswil
PPP NTB dan mencabut kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026–2031 yang dipimpin
H. Muzihir. Kondisi tersebut kemudian berlanjut pada dinamika di Fraksi PPP
DPRD NTB yang ditandai dengan perubahan komposisi fraksi dan Alat Kelengkapan
Dewan (AKD).
