 |
| Drs. H Muzihir Ketua DPW PPP NTB |
Noviralnojustice.com_Mataram – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat, Muzihir, membantah kabar mengenai adanya pemecatan kader secara sepihak di internal partai. Ia menegaskan bahwa kepengurusan PPP NTB saat ini masih sah dan memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut Muzihir, dinamika yang terjadi di tubuh PPP merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi yang biasa terjadi dalam partai politik. Namun demikian, ia meminta seluruh kader agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memperkeruh situasi internal partai.
“Kepengurusan yang ada saat ini sah karena sudah berdasarkan SK Kemenkumham. Jadi tidak perlu ada polemik yang berlebihan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh struktur partai di tingkat wilayah maupun cabang diminta tetap solid dan fokus menjalankan agenda organisasi. Muzihir berharap kader PPP di NTB tetap menjaga kekompakan menjelang agenda politik ke depan.
Sebelumnya, isu mengenai pergantian dan pemecatan pengurus sempat mencuat di internal PPP NTB. Namun pihak DPW menilai informasi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme organisasi dan tidak berdasar secara administratif.
PPP NTB, lanjut Muzihir, saat ini lebih mengutamakan penguatan konsolidasi internal dan menjaga stabilitas organisasi agar tetap berjalan sesuai aturan partai dan ketentuan hukum yang berlaku.
