OTT Mengguncang Madiun: KPK Ringkus Wali Kota, Dugaan Skandal Fee Proyek dan Dana CSR Terbongkar

JAWA TIMUR noviralnojustice.com – Madiun mendadak gemetar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menguak dugaan praktik korupsi sistemik di jantung pemerintahan Kota Madiun, Jawa Timur.

Dalam operasi senyap yang berlangsung Senin, 19 Januari 2026, 15 orang diamankan oleh tim KPK. Dari jumlah tersebut, 9 orang langsung digelandang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi, sosok yang baru kembali menjabat pada Februari 2025.

“Tim sedang melakukan penyelidikan tertutup dan mengamankan sejumlah pihak di wilayah Madiun,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Dugaan Skema Korupsi: Fee Proyek dan Dana CSR

Operasi ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebuah skema yang selama ini diklaim sebagai instrumen kepedulian sosial perusahaan, namun diduga berubah menjadi ladang bancakan.

Sebagai barang bukti awal, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah, yang diyakini terkait dengan transaksi ilegal dalam pusaran proyek strategis daerah.

Dari Guru hingga Orang Nomor Satu di Kota Madiun

Maidi bukan figur biasa. Ia dikenal sebagai birokrat karier panjang dengan deretan gelar akademik mentereng, mulai dari doktor hingga magister yang ditempuh di berbagai perguruan tinggi ternama.

Perjalanan hidupnya dimulai sebagai guru, lalu merangkak naik menjadi kepala sekolah, pejabat dinas pendidikan, kepala dinas pendapatan, hingga Sekretaris Daerah selama hampir satu dekade. Puncaknya, ia terpilih sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2019–2024 dan kembali memenangkan mandat rakyat untuk periode 2025–2030.

Ironi Kekuasaan dan Kepercayaan Publik

OTT ini menjadi tamparan keras bagi publik. Madiun, sebuah kota yang selama ini dikenal dengan slogan tata kelola bersih dan reformasi birokrasi.

Kini, pertanyaan besar mengemuka: Apakah dugaan korupsi ini hanya puncak gunung es dari praktik yang lebih luas?

KPK memastikan proses hukum akan terus berjalan, dan publik menanti: apakah keadilan benar-benar akan menembus tembok kekuasaan?

Editor: Redaksi Satu