10 Bulan Mandek di Mabes Polri! Dugaan Ijazah Palsu Bupati Rokan Hilir Meledak, KPK TIPIKOR Surati Presiden dan DPR RI

Foto Ist: Rahmad Panggabean Sorot Bareskrim Polri, “Ijazah Keluar TA 1962, Sekolah Berdiri TA 1967, Kejanggalan Pendidikan Bistamam, Bupati Rohil Mengemu Ke Istana & DPR-RI

JAKARTA – Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, kembali meledak ke permukaan. Setelah lebih dari 10 bulan laporan dinilai mandek di Mabes Polri, Yayasan Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK TIPIKOR) mengambil langkah keras dengan menyurati Presiden Republik Indonesia serta pimpinan DPR RI.

Langkah ini dilakukan setelah KPK TIPIKOR menilai kasus dugaan penggunaan dokumen pendidikan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP belum mendapat kejelasan hukum yang transparan.

Ketua Tim Investigator KPK TIPIKOR Pusat, Arjuna Sitepu, menyatakan pihaknya telah secara resmi melayangkan surat kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara, serta Ketua DPR RI dan Komisi III DPR RI, guna meminta perhatian serius terhadap kasus yang dinilai berpotensi mencederai integritas jabatan publik.

“Kami sudah menyampaikan data dan fakta kepada Presiden RI serta kepada Ketua DPR RI dan Komisi III DPR RI. Kasus ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum,” tegas Sitepu dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Data Dapodik Bongkar Kejanggalan

Dalam investigasi yang dilakukan KPK TIPIKOR bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, ditemukan kejanggalan serius pada dokumen pendidikan yang digunakan Bupati Rokan Hilir.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh tim investigator:

Tercatat memiliki Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) SD tahun 1962

SKPI SMP tahun 1965

Lembar ijazah SMEA tahun 1968

Namun fakta mengejutkan muncul dari data resmi Dapodik Kementerian Pendidikan, yang menunjukkan bahwa SD Negeri 31 Pekanbaru baru berdiri pada tahun 1967.

Artinya, menurut Sitepu, secara logika administratif mustahil seseorang dinyatakan lulus pada tahun 1962 dari sekolah yang baru berdiri lima tahun kemudian.

“Ibarat seorang ibu hamil. Sebelum anaknya lahir, dia sudah memegang akta kelahiran. Secara logika, itu tidak mungkin terjadi. Begitu pula dengan ijazah ini,” tegas Sitepu.

Diduga Ada Tekanan dalam Penerbitan SKPI

Sorotan lain juga datang dari Panggabean, Ketua DPD LSM GAKORPAN (Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara) Provinsi Riau, yang turut tergabung dalam elemen KPK TIPIKOR.

Ia mengungkapkan adanya indikasi tekanan terhadap pihak sekolah saat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).

Menurutnya, penerbitan dokumen pengganti ijazah tersebut diduga kuat tidak melalui prosedur normal dan berada di bawah tekanan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan.

“Kami menduga kuat ada tekanan terhadap pihak sekolah dalam penerbitan SKPI atas nama Bistamam. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara terbuka,” ujar Panggabean.

Ia juga menyebut bahwa dokumen pendidikan tersebut diduga telah digunakan dalam proses politik, termasuk pada kontestasi Pilkada 2024.

Publik Menuntut Kepastian: Asli atau Palsu

KPK TIPIKOR menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini hanyalah satu jawaban sederhana dari aparat penegak hukum: apakah ijazah tersebut asli atau palsu.

“Kami tidak ingin berspekulasi. Kami hanya meminta Mabes Polri memberikan jawaban yang jelas kepada publik: dokumen ini asli atau palsu,” tegas Panggabean.

Ia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Bareskrim Polri untuk memberi perhatian serius terhadap perkara ini karena menyangkut integritas seorang kepala daerah.

10 Bulan Tanpa Kepastian

Menurut KPK TIPIKOR, kasus ini kembali diangkat ke tingkat nasional setelah diketahui bahwa laporan awal terkait dugaan ijazah palsu tersebut telah berjalan lebih dari 10 bulan tanpa perkembangan signifikan.

Karena itu, pihaknya kini mendorong pengawasan langsung dari Presiden RI dan DPR RI, khususnya Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum.

“Kami berharap Presiden RI, DPR RI, serta Bareskrim Polri dapat memastikan kasus ini diproses secara transparan dan profesional,” kata Panggabean.

KPK TIPIKOR: Ini Bukan Fitnah

Menutup keterangannya, KPK TIPIKOR menegaskan bahwa langkah ini dilakukan berdasarkan bukti, data, serta analisis hukum, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar.

“Kami mempersoalkan kasus ini bukan untuk memfitnah siapa pun, tetapi karena ada dasar fakta yang perlu diuji secara hukum. Karena itu kami meminta penegakan hukum yang transparan demi kepastian dan keadilan,” pungkas Panggabean. (RED)