Di Balik Klaim ‘Optimal’: Ketika Klarifikasi RSUD Iwan Bokings Tak Menjawab Substansi

 

Noviral-Nojustice.com//Boalemo - Narasi dalam berita tersebut justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada memberikan kejelasan. Pernyataan pihak RSUD RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings yang menyebut penanganan sudah “optimal” terasa normatif dan defensif, tanpa diiringi transparansi detail yang benar-benar bisa diuji publik.

Klaim bahwa dokter “standby” di rumah sakit menjadi kontradiktif ketika di saat yang sama keluarga pasien merasakan adanya keterlambatan penanganan. Dalam situasi kritis, kehadiran dokter bukan sekadar “ada di tempat”, tetapi harus diukur dari kecepatan respons dan tindakan medis yang konkret. 

Jika pasien tetap mengalami penurunan kondisi hingga meninggal, publik berhak mempertanyakan: di mana letak optimalnya pelayanan tersebut?

Lebih jauh, alasan prosedural terkait rujukan ke RS Aloei Saboe juga terdengar seperti justifikasi administratif yang berulang kali menjadi tameng klasik dalam sistem pelayanan kesehatan. 

Koordinasi memang penting, namun dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan adalah kecepatan, bukan birokrasi yang berpotensi mengorbankan waktu emas pasien.

Pernyataan bahwa penyebab kematian “harus melalui otopsi” juga menimbulkan kesan lempar tanggung jawab. Di satu sisi, rumah sakit sudah menyebut dugaan gagal jantung akut, tetapi di sisi lain menegaskan ketidakpastian tanpa otopsi. Ini menunjukkan adanya ketidaktegasan komunikasi medis yang justru bisa memperkeruh kepercayaan publik.

Yang paling disayangkan, klarifikasi ini terkesan lebih fokus pada pembelaan institusi dibandingkan evaluasi menyeluruh atas kemungkinan kelalaian. Tidak ada penjelasan rinci tentang timeline penanganan, tindakan medis apa saja yang dilakukan, berapa lama waktu tunggu, hingga alasan konkret mengapa kondisi pasien terus menurun tanpa intervensi yang berhasil.

Dalam kasus yang menyangkut nyawa manusia, publik tidak membutuhkan pernyataan normatif seperti “sudah maksimal”. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, akuntabilitas, dan keberanian untuk mengakui jika memang ada kekurangan dalam sistem. Tanpa itu, klarifikasi seperti ini hanya akan dianggap sebagai upaya meredam kritik, bukan menjawab substansi persoalan.