EW LMND NTB: Reformasi Polri Harus Dimulai dari NTB, Hentikan Impunitas Oknum Aparat

 

Mataram -Noviralnojustice.com— Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat menilai bahwa agenda reformasi kepolisian hingga saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Berbagai persoalan penegakan hukum di daerah, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bahwa reformasi di tubuh kepolisian masih berjalan lambat dan belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, menegaskan bahwa banyaknya kasus yang tidak kunjung tuntas serta dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam berbagai persoalan hukum menjadi indikator bahwa reformasi kepolisian masih sebatas wacana. Kondisi ini berpotensi semakin menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada slogan. Jika kita melihat berbagai persoalan penegakan hukum di NTB, masih banyak kasus yang tidak jelas ujungnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan institusi kepolisian dalam melakukan pembenahan internal,” tegas Muhammad Ramadhan.

EW LMND NTB menyoroti bahwa sejumlah kasus yang pernah mencuat di ruang publik dan sempat ditangani oleh aparat kepolisian di daerah hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Lambannya penanganan perkara serta minimnya transparansi dalam proses hukum memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara adil dan akuntabel.

Selain itu, berbagai kasus yang menyeret oknum aparat kepolisian di NTB dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi perhatian serius. Mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan, tindakan represif terhadap masyarakat, hingga persoalan integritas aparat yang mencoreng citra institusi kepolisian.

Menurut Muhammad Ramadhan, institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun ketika aparat justru terlibat dalam persoalan hukum atau gagal memberikan kepastian terhadap kasus yang ditangani, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen reformasi di tubuh kepolisian.

“Tidak boleh ada ruang bagi oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jika ada aparat yang terlibat dalam pelanggaran hukum, maka harus diproses secara terbuka dan transparan,” ujarnya.

EW LMND NTB menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus dimulai dari langkah-langkah konkret di daerah. 

Pertama, memperkuat pengawasan terhadap kinerja aparat kepolisian. 

Kedua, memastikan setiap laporan masyarakat diproses secara profesional dan transparan. 

Ketiga, membuka ruang pengawasan publik agar masyarakat dapat mengawal jalannya proses penegakan hukum.

Lebih jauh, EW LMND NTB menilai bahwa reformasi kepolisian merupakan bagian penting dari agenda demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Tanpa institusi kepolisian yang bersih, profesional, dan akuntabel, maka keadilan hukum akan sulit terwujud.

“Jika Polri ingin kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka reformasi harus dimulai dari tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif. NTB harus menjadi bagian dari proses pembenahan tersebut,” tutup Muhammad Ramadhan.

Sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal isu demokrasi, keadilan sosial, dan supremasi hukum, EW LMND NTB menyatakan akan terus mengawasi serta mengkritisi praktik penegakan hukum di daerah demi terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, bersih, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.