BIM NTB Angkat Bicara: Wabup Dompu Diduga Korbankan Rumah Tangga Anakanya Demi Memenuhi Hasrat Politik

 

Mataram, 6 April 2026 -Noviralnojustice.com— Barisan Intelektual Muda Nusa Tenggara Barat (BIM NTB) akhirnya angkat bicara terkait kegaduhan publik yang tengah mengguncang ruang sosial dan politik di Kabupaten Dompu. Isu yang menyeret nama sejumlah figur penting di lingkaran elite daerah itu kini telah menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat NTB, menyusul mencuatnya dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Dompu dengan seorang perempuan berinisial NR, yang disebut sebagai istri sah dari salah satu anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil VI Fraksi PPP, yakni MH.

Kegaduhan tersebut mulai memanas setelah sebuah akun Facebook berinisial RJP pada Maret 2026 mengunggah serangkaian narasi yang memuat dugaan hubungan tidak pantas antara kedua pihak yang kini ramai diperbincangkan publik. Unggahan itu kemudian menyebar luas dan memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, akademisi, pegiat media sosial, hingga masyarakat umum yang menilai kasus ini tidak lagi sekadar persoalan privat, melainkan telah menjelma menjadi isu etika publik, moral kekuasaan, dan krisis keteladanan elite daerah.

Direktur Barisan Intelektual Muda Nusa Tenggara Barat (BIM NTB), Yogi Setiawan, menilai bahwa langkah yang ditempuh akun Facebook berinisial RJP patut dibaca lebih jauh dan tidak semata-mata dianggap sebagai ledakan emosi sesaat di media sosial. 

Menurutnya, jika seluruh dugaan yang beredar di ruang publik itu benar adanya, maka sangat mungkin terdapat relasi kuasa, konflik kepentingan, dan skenario politik yang lebih besar di balik kegaduhan tersebut. BIM NTB memandang bahwa situasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan patut diduga berkaitan dengan dinamika internal kekuasaan yang sedang berlangsung di Kabupaten Dompu.

“Kalau benar dugaan ini terjadi, maka publik patut bertanya: apakah ada rumah tangga yang sengaja dibiarkan retak, atau bahkan dikorbankan, demi memenuhi hasrat politik dan menjaga arah permainan kekuasaan tertentu? Ini bukan lagi semata soal hubungan personal, tetapi menyangkut moral elite, etika jabatan, dan marwah kekuasaan,” tegas Yogi Setiawan dalam keterangan resminya.

Menurut BIM NTB, yang paling memprihatinkan dari pusaran isu ini bukan hanya dugaan perselingkuhan yang menyeret nama pejabat publik, melainkan kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang rela menjadikan anak dan menantu sendiri sebagai instrumen dalam permainan politik. Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut merupakan bentuk kemerosotan moral yang sangat serius, di mana rumah tangga keluarga sendiri diduga ikut dijadikan tumbal untuk mengganggu konsentrasi, citra, atau stabilitas politik pihak lain.

Yogi menegaskan, syahwat kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh etika hanya akan melahirkan politik yang brutal dan tidak berperikemanusiaan. “Kekuasaan yang sehat tidak akan tumbuh dari kehancuran rumah tangga anak sendiri. Politik yang waras tidak dibangun di atas air mata keluarga, rasa malu sosial, dan kehancuran martabat orang-orang terdekat. Jika benar ada permainan seperti ini, maka itu adalah bentuk paling telanjang dari politik tanpa nurani,” ujarnya.

BIM NTB juga menilai bahwa diamnya pihak-pihak yang namanya disebut dalam pusaran isu ini hanya akan memperbesar spekulasi dan memperdalam ketidakpercayaan publik. Karena itu, BIM NTB mendesak seluruh pihak yang terseret untuk segera memberikan klarifikasi resmi, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebab dalam konteks jabatan publik, setiap dugaan yang telah menjadi konsumsi luas masyarakat tidak bisa terus-menerus disikapi dengan bungkam, apalagi jika telah menimbulkan gejolak sosial, kegaduhan politik, dan keresahan publik.

Lebih lanjut, BIM NTB menegaskan bahwa jika dugaan ini memiliki irisan dengan penyalahgunaan pengaruh, pelanggaran etik, atau penyimpangan moral pejabat publik, maka lembaga dan institusi terkait tidak boleh tinggal diam. Menurut BIM NTB, persoalan ini harus dilihat secara utuh, bukan hanya sebagai drama personal, tetapi sebagai cermin rusaknya tata nilai dalam lingkaran kekuasaan lokal yang bisa berdampak serius terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

“Dompu hari ini tidak hanya sedang diuji oleh isu moral, tetapi juga sedang diuji oleh keberanian para elitnya untuk jujur di hadapan rakyat. Jangan sampai kekuasaan dijadikan tameng untuk menyembunyikan aib, sementara keluarga, perempuan, anak-anak, dan nama baik institusi justru menjadi korban dari ambisi yang tidak bermoral,” tambah Yogi.

Sebagai organisasi yang berdiri di atas semangat intelektualitas, kontrol sosial, dan keberpihakan pada etika publik, BIM NTB menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini secara kritis dan objektif. BIM NTB menyerukan agar publik NTB tidak dibungkam oleh citra dan simbol jabatan, sebab jabatan publik tidak pernah boleh berada di atas nilai moral, etika keluarga, dan kehormatan sosial.

“Jika benar rumah tangga anak sendiri dijadikan alat untuk memenuhi hasrat politik, maka ini bukan hanya aib keluarga, tetapi aib kekuasaan. Dan jika kekuasaan mulai tega mengorbankan darah dagingnya sendiri, maka rakyat wajib bertanya: masih adakah nurani yang tersisa dalam politik Dompu hari ini?” tutup Yogi Setiawan.