Satu Nyawa Hilang, Seribu Alasan Tak Cukup: RS Boliyohuto Diseret dalam Krisis Kemanusiaan

 

Noviral - Nojustice.com//Gorontalo - . Kasus meninggalnya Nanda Tuliabu bukan sekadar tragedi personal, melainkan potret kegagalan sistemik dalam pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penyelamat nyawa manusia. 

Fakta bahwa proses rujukan tertunda selama berjam-jam dengan alasan ambulans rusak menunjukkan adanya kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi baik secara moral maupun hukum.

Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan pertama memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat. 

Ketika ambulans sebagai sarana vital tidak dalam kondisi siap pakai, hal ini menandakan kegagalan manajemen dalam perencanaan, pengawasan, dan mitigasi risiko.

Lebih ironis lagi, tidak adanya alternatif transportasi darurat memperlihatkan bahwa keselamatan pasien bukan prioritas utama, melainkan sekadar prosedur administratif yang dijalankan tanpa kesungguhan.

Dalam konteks regulasi, ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 secara tegas mewajibkan ketersediaan transportasi rujukan yang layak dan siap operasional.

Ketidakmampuan RS Boliyohuto memenuhi standar, ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap hak dasar pasien untuk mendapatkan pertolongan cepat dan tepat.

Selain itu, keterlambatan penanganan terhadap kondisi gawat darurat memperkuat dugaan adanya kelambanan respons medis. Dalam dunia kesehatan, terutama pada kasus persalinan berisiko, setiap detik sangat menentukan. 

Menunda rujukan selama lebih dari tiga jam adalah bentuk pembiaran yang berpotensi menghilangkan peluang hidup pasien. Lebih jauh, jika benar tidak ada langkah alternatif seperti kerja sama dengan instansi lain atau penggunaan kendaraan darurat non-ambulans yang memenuhi standar, maka ini mencerminkan absennya sistem kontingensi dalam tata kelola rumah sakit. Padahal, situasi darurat justru menuntut fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Narasi yang muncul dari pihak keluarga juga memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien. 

Dalam kondisi kritis, transparansi dan empati adalah bagian dari pelayanan. Ketika keluarga harus “memaksa” agar rujukan dilakukan, maka ada indikasi bahwa prosedur medis tidak berjalan secara proaktif, melainkan reaktif terhadap tekanan.

Kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah gorontalo dan dinas kesehatan gorontalo untuk tidak sekadar melakukan evaluasi administratif, tetapi audit menyeluruh terhadap standar operasional, kesiapan fasilitas, serta kompetensi manajemen krisis di RS Boliohuto. 

Jika tidak ada tindakan tegas, maka potensikejadian serupa akan terus menghantui masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan harapan pada fasilitas kesehatan publik.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang satu ambulans yang rusak, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem kesehatan gagal menempatkan nyawa manusia sebagai prioritas utama.

Ketika alasan teknis lebih dominan daripada penyelamatan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu nyawa, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan itu sendiri.*Jef*